#masyarakatadat — Public Fediverse posts

Masyarakat adat Onggari tolak melepas tanah adat untuk perkebunan tebu

Jayapura, – Lima rumpun marga masyarakat adat di Kampung Onggari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan menolak melepas tanah adat mereka untuk perkebunan tebu, yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PNS) swasembada gula dan bioetanol.

Lima rumpun marga yang mendiami Kampung Onggari adalah Mahuze, Gebze, Balagaize, Ndiken dan Kaize.

Pernyataan sikap penolakan masyarakat adat itu diserahkan Kepala Kampung Onggari, Daniel Ndiken didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Merauke kepada perwakilan pemerintah, Kamis (20/8/2026).

Direktur LBH Papua Merauke, Teddy Wakum mengatakan penolakan masyarakat adat Onggari melepaskan tanah adat mereka kepada perusahaan perkebunan tebu PT Borneo Citra Persada, diserahkan saat para pihak terkait melakukan rapat pembahasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di salah satu hotel di Kota Merauke, Kabupaten Merauke, ibu kota Provinsi Papua Selatan.

Menurut Wakum, rapat itu terkait rencana pembukaan lahan perkebunan tebu terintegrasi dengan budidaya padi dan ternak sapi di Kabupaten Merauke.

“[Pernyataan sikap] penolakan tersebut diserahkan langsung oleh kepala Kampung Onggari, disaksikan pihak perusahan Borneo Citra Persada, dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Merauke, para kepala distrik, dan beberapa perwakilan masyarakat adat [dari kampung lain],” kata Teddy Wakum melalui pesan tertulisnya, Jumat (21/8/2026).

Menurutnya, lima rumpun marga di Kampung Onggari dengan tegas menyatakan tidak melepaskan tanah adat mereka untuk perkebunan tebu. Ini sesuai dengan kesepakatan adat yang dibuat bersama di rumah adat pada 2025.

“Setelah menyerahkan pernyataan [sikap] tersebut, kepala kampung dan [kami dari] LBH Papua Merauke, langsung meningalkan tempat kegiatan,” ucapnya.

Pemerintah telah memberikan 50,772 hektare lahan di Kampung Onggari kepada PT Borneo Citra Persada untuk pengembangan tanaman tebu. Luasan lahan itu, termasuk tanah adat milik lima marga di sana. (*)

Sumber : http://www.jubi.id

https://www.hutanhujan.org/updates/14308/perjuangan-masyarakat-adat-melawan-psn-merauke
Di #Papua Selatan, tiga juta hektar hutan akan menjadi perkebunan tebu dan sawah. Sebuah video menunjukkan bagaimana seorang #masyarakatadat adat dari suku Yei menghalangi jalan buldozer.
Suku Yei adalah korban Proyek Strategis Nasional Merauke #PSNMerauke yang dioperasikan militer. Ekspansi liar ini adalah serangan terbesar terhadap hutan hujan yang dialami Indonesia. Hutan, rawa dan sabana telah dan akan dirusak yang konon kabarnya untuk „ketahanan pangan“.

Pertambangan #Nikel di Kepulauan #RajaAmpat
Pemerintah #Indonesia memberikan izin pertambangan kepada PT Mulia Raymond Perkasa untuk operasi pertambangan nikel di pulau Manyaifun dan Batang Pele. Bisnis ini menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan masyarakat, perairan laut, hutan, ekologi dan keanekaragaman hayati ekosistem bawah laut dan darat di kabupaten Raja Ampat.
#masyarakatadat menolak! #indigenouspeople protest!

https://www.hutanhujan.org/updates/13795/apakah-indonesia-akan-menghancurkan-raja-ampat-demi-nikel

Hutan pulau #Sipora, #Mentawai, terancam oleh deforestasi besar-besaran. Dua tahun sesudah izin penebangan seluas 20 ribu hektar, Analisis Dampak Lingkungan dibahas. #MasyarakatAdat dan Koalisi LSM menolak PT SPS dan menuntut izin segera dicabut.
Sekarang, Komisi #Amdal Jakarta akan membahasmya. Dan kemungkinan besar Komisi tidak akan menolaknya.

Dengan demikian, pintu #deforestasi pulau Sipora besar-besaran terbuka lebar.

Tolong membagi posting ini
https://www.hutanhujan.org/updates/13799/masyarakat-adat-sipora-menolak-deforestasi-besar-besaran

COP 16 - Waktu Terbuang

Negara-negara di dunia sepertinya tidak mengerti arti pencegahan segera kepunahan masal #flora dan #fauna.
Mengumpulkan dana dengan konsep #offsets dan sertifikat #biodiversitas berisiko tinggi!
Lihat petisi "#Alam tak boleh jadi komoditas".

Hal positif yang telah diputuskan di Cali: #COP16 telah membentuk sebuah komite yang menjamin kepastian hak-hak dan kepentingan #masyarakatadat (#indigenouspeoples)

https://www.hutanhujan.org/updates/12885/waktu-terbuang-sia-sia-kesempatan-percuma

Pembela #HAM dan #lingkungan Dorthea Wabiser dari #Pusaka telah mengunjungi kami di bulan Oktober. Ia turut serta dalam pembuatan film #AFSYA - sebuah film tentang #MasyarakatAdat yang mempertahankan hutan yang sudah kami putar di Swiss, Belanda dan Jerman

Dalam #interview ini Dorthea berbicara tentang bagaimana #indigenous people #Papua memperjuangkan hutan hujan Papua, apa yang bisa kita pelajari dari mereka dan bagaimana kita mendukung mereka?

https://www.hutanhujan.org/updates/12781/penjaga-hutan-papua-pelindung-hutan-terbaik-adalah-masyarakat-adat

#Indigenous People in #indonesia
#MasyarakatAdat pada 11 Okt menuntut pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) oleh DPR. Aksi damai ini yang dilakukan di #Jakarta dan di berbagai daerah menjadi peringatan bagi #DPR dan pemerintah untuk tidak menunda-nunda lagi pengesahan #RUUMA.

„Tanpa adanya landasan hukum yang kuat, wilayah-wilayah adat kerap dianggap sebagai bagian dari hutan negara atau lahan investasi, sehingga rawan dirampas untuk kepentingan industri.“

https://www.hutanhujan.org/updates/12766/undang-undang-masyarakat-adat-tidak-bisa-ditunda-lagi

2.000 excavator dipesan oleh Haji Isam pemilik #Jhonlin Group - ancaman maut demi #hutan #Papua dan #indigenous #masyarakatadat Merauke

Dua juta hektar #hutanhujan di tanah #Papua wilayah #masyarakatadat #indigenous peoples di #Merauke direncanakan untuk industri gula dan #bioethanol. Pada 23 Juli 2024, Presiden Joko Widodo melakukan penanaman tebu perdana di lokasi perusahaan tebu PT Global Papua Abadi di Kampung Sermayam. Pada 29 Juli, 2000 excavator milik Jhonlin Group tiba di Papua. Pembukaan jutaan hektar #hutan dan perampasan tanah #masyarakatadat akan menciptakan segudang persoalan baru
https://www.hutanhujan.org/updates/12360/proyek-gula-dan-bioetanol-merauke-jalan-menuju-krisis-ekologi-dan-ham

Lima #masyarakatadat adat Sihaporas di tanah #Batak diculik oleh puluhan orang. Penculikan tidak manusiawi akibat imbas konflik lahan yang berlangsung puluhan tahun antara masyarakat adat Sihaporas dengan perusahaan #pulp dan kertas #TobaPulpLestari (#TPL).
Five #indigenous people have been abducted and imprisoned in Sihaporas, North #Sumatra. Stop #criminalization by pulp and #paperindustry
https://www.hutanhujan.org/updates/12350/masyarakat-adat-sihaporas-diculik-imbas-konflik-tanah-dengan-toba-pulp-lestari

https://www.hutanhujan.org/petisi/1287/tolong-bantu-menyelamatkan-hutan-hujan-palawan
Pulau #Palawan merupakan cagar #biosfer #UNESCO yang secara ekologis dan budaya sangat unik. Tapi pemerintah #Filipina ingin memperluas wilayah pertambangan di wilayah #masyarakatadat dan #hutanhujan .
Peralihan ke masa yang rendah #karbon menyebabkan naiknya permintaan bahan mineral #nikel untuk produksi #mobillistrik . Pertambangan nikel ini mengancam hutan tropis di Palawan.
No to #Nickel #mining in #indigenous territories and #rainforest

https://www.hutanhujan.org/updates/12307/tanpa-hutan-bencana-banjir-melanda-tanah-papua
Tanah #Papua telah menjadi benteng terakhir industri ekstraktif: #kayu #sawit #tambangan. Konsekuensinya sangat dramatis: banjir melanda puluhan desa. #hutanhujan tidak dapat lagi melindungi #masyarakatadat
#indigenous #rainforest

https://www.kompas.com/global/read/2023/04/25/081840170/delima-silalahi-aktivis-lingkungan-asal-sumut-raih-penghargaan-goldman

#Indonesia
#Lingkungan
#MasyarakatAdat
#HakUlayat
#HutanTanamanIndustri
#GoldmanEnviromentPrize