home.social

#hukum — Public Fediverse posts

Live and recent posts from across the Fediverse tagged #hukum, aggregated by home.social.

fetched live
  1. Hukum prostitusi Jepang selama ini hanya menindak penyedia jasa, bukan pelanggannya. Panel ahli Kementerian Kehakiman, dalam draf Senin (24 Agustus), tak berkeberatan memperketat aturan bagi pengguna jasa dan menaikkan denda. Sejumlah anggota panel mengingatkan kriminalisasi lebih lanjut bisa mendorong industri ke bawah tanah.

    berita.jepang.org/nhk/20260824

    #Jepang #BeritaJepang #Hukum #Domestik

  2. Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain

    Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.

    Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).

    Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.

    Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.

    Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.

    “Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).

    Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.

    “Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.

    Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.

    Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.

    Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)

    Sumber : jubi.id

    #Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua
  3. Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain

    Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.

    Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).

    Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.

    Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.

    Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.

    “Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).

    Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.

    “Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.

    Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.

    Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.

    Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)

    Sumber : jubi.id

    #Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua
  4. Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain

    Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.

    Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).

    Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.

    Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.

    Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.

    “Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).

    Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.

    “Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.

    Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.

    Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.

    Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)

    Sumber : jubi.id

    #Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua
  5. Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain

    Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.

    Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).

    Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.

    Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.

    Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.

    “Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).

    Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.

    “Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.

    Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.

    Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.

    Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)

    Sumber : jubi.id

    #Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua
  6. Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain

    Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.

    Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).

    Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.

    Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.

    Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.

    “Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).

    Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.

    “Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.

    Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.

    Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.

    Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)

    Sumber : jubi.id

    #Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua
  7. Alasan Richard Lee Tuding Doktif Beri Kesaksian Palsu di Persidangan

    Terviral - #Kuasa #hukum Richard Lee, Faizal Hafied, menuding Samira Farahnaz alias #Doktif memberikan kesaksian palsu dalam #sidang dugaan pelanggaran hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan di #Pengadilan Negeri Tangerang, pada 13 Agustus silam. Dugaan kesaksian palsu itu bermula saat Faizal memutar video unboxing produk White Tomato yang dilakukan Doktif dalam podcast YouTube Denny Sumargo. Faizal…

    terviral.id/alasan-richard-lee

  8. Alasan Richard Lee Tuding Doktif Beri Kesaksian Palsu di Persidangan

    Terviral - #Kuasa #hukum Richard Lee, Faizal Hafied, menuding Samira Farahnaz alias #Doktif memberikan kesaksian palsu dalam #sidang dugaan pelanggaran hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan di #Pengadilan Negeri Tangerang, pada 13 Agustus silam. Dugaan kesaksian palsu itu bermula saat Faizal memutar video unboxing produk White Tomato yang dilakukan Doktif dalam podcast YouTube Denny Sumargo. Faizal…

    terviral.id/alasan-richard-lee

  9. Kita sangat mendukung pemberantasan korupsi. Oleh karena itu justru kita prihatin ketika UU Tipikor dan lain-lainnya justru dipakai sebagai pasal karet buat membungkam dan menebang lawan-lawan koruptor.

    MANTAN ORANG DALAM KPK BLAK-BLAKAN BAHAYA KRIMINALISASI KORUPSI

    youtube.com/watch?v=3VWsUfId9Rw

    #indonesia #korupsi #tipikor #hukum #toposantoso

  10. Kita sangat mendukung pemberantasan korupsi. Oleh karena itu justru kita prihatin ketika UU Tipikor dan lain-lainnya justru dipakai sebagai pasal karet buat membungkam dan menebang lawan-lawan koruptor.

    MANTAN ORANG DALAM KPK BLAK-BLAKAN BAHAYA KRIMINALISASI KORUPSI

    youtube.com/watch?v=3VWsUfId9Rw

    #indonesia #korupsi #tipikor #hukum #toposantoso

  11. dan santai tentang hukum seni menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Cek mana seni yang halal dan haram agar tetap asyik tanpa melanggar syariat.

    #fediverse #Panduan #Santai #Hukum

    dalam.web.id/gaya-hidup/seni-m

  12. Ini dia, daripada kerugian negara jadi pasal karet buat tebang pilih melindas musuh-musuh penguasa. Padahal jelas-jelas malah penguasa yang merugikan negara.

    Pakar Hukum soal Jaksa-Hakim Hitung Kerugian Negara: Sejak Kapan Belajar Akuntansi?

    nasional.kompas.com/read/2026/

    #indonesia #hukum

  13. Ini dia, daripada kerugian negara jadi pasal karet buat tebang pilih melindas musuh-musuh penguasa. Padahal jelas-jelas malah penguasa yang merugikan negara.

    Pakar Hukum soal Jaksa-Hakim Hitung Kerugian Negara: Sejak Kapan Belajar Akuntansi?

    nasional.kompas.com/read/2026/

    #indonesia #hukum

  14. mengenai hukum merayakan hari kelahiran dan Maulid Nabi dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, dan sejarah ulama.

    #fediverse #Hukum #Perayaan #Kelahiran

    dalam.web.id/jejak-sejarah/huk

  15. Kronologi Lengkap Skandal Grup Chat Mesum Mahasiswa FH UI

    Aopok - #Kasus #skandal #grup #chat #mesum #yang #melibatkan #mahasiswa #Fakultas #Hukum #Universitas #Indonesia (FH UI) #menjadi #sorotan #publik setelah viral di media sosial X (Twitter). Kasus ini memicu kemarahan luas karena berisi percakapan yang dinilai mengandung unsur pelecehan seksual verbal dan merendahkan martabat perempuan. Baca juga: Viral Napi Korupsi Tambang Nongkrong di Kedai Kopi, Ini Kronologi…

    aopok.com/174445/kronologi-len

  16. Kronologi Lengkap Skandal Grup Chat Mesum Mahasiswa FH UI

    Aopok - #Kasus #skandal #grup #chat #mesum #yang #melibatkan #mahasiswa #Fakultas #Hukum #Universitas #Indonesia (FH UI) #menjadi #sorotan #publik setelah viral di media sosial X (Twitter). Kasus ini memicu kemarahan luas karena berisi percakapan yang dinilai mengandung unsur pelecehan seksual verbal dan merendahkan martabat perempuan. Baca juga: Viral Napi Korupsi Tambang Nongkrong di Kedai Kopi, Ini Kronologi…

    aopok.com/174445/kronologi-len

  17. Hukum memancing dalam Islam dijelaskan secara lengkap, mulai dari catch and release, konsumsi ikan, hingga pemancingan berbayar. Simak panduan fikih yang benar di sini.

    #fediverse #Hukum #Memancing #dalam

    dalam.web.id/jejak-sejarah/huk

  18. Profil Laras Faizati

    Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (15/1), menjatuhkan vonis pidana pengawasan kepada Laras ...

    antaranews.com/berita/5357446/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  19. Profil Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang terjerat korupsi kouta haji

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dan staf ...

    antaranews.com/berita/5344189/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  20. Simak rekrutmen PPPK Kemenham 2026: Syarat dan jadwal pelaksanaan

    Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tengah membuka kesempatan bagi talenta terbaik bangsa untuk bergabung sebagai ...

    antaranews.com/berita/5332888/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  21. Rincian LHKPN Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang capai Rp79 miliar

    Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang ...

    antaranews.com/berita/5312848/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  22. Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang ditangkap KPK

    Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang yang kurang lebih 10 bulan menjabat, telah terjaring dalam operasi tangkap tangan ...

    antaranews.com/berita/5312827/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  23. Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Kepala BNN penangkap buronan Interpol

    Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, belakangan menjadi perhatian publik setelah ...

    antaranews.com/berita/5309269/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  24. Daftar negara Eropa yang bisa dikunjungi WNI tanpa visa

    Mengunjungi negara-negara di kawasan Eropa kerap menjadi impian banyak pelancong. Namun, proses pengajuan visa Schengen ...

    antaranews.com/berita/5307133/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  25. Sosok Ira Puspadewi, eks dirut ASDP yang terima rehabilitasi presiden

    Presiden Prabowo secara resmi memberikan hak rehabilitasi hukum kepada Ira Puspadewi, eks Direktur Utama PT Angkutan ...

    antaranews.com/berita/5267953/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  26. Apa Itu KUHAP? memahami regulasi baru setelah disahkan DPR

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...

    antaranews.com/berita/5252153/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  27. Profil Arsul Sani, Hakim Konstitusi yang datang dari politisi

    Arsul Sani yang merupakan politikus dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada 18 Januari 2024. Ia diajukan sebagai Hakim ...

    antaranews.com/berita/5247593/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  28. Profil Hendra Kurniawan yang batal dijatuhi PTDH dari kasus Brigadir J

    Nama Brigjen Pol Hendra Kurniawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) ...

    antaranews.com/berita/5243549/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  29. LHKPN Agus Pramono, Sekda Ponorogo selama 13 tahun

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono sebagai salah satu dari ...

    antaranews.com/berita/5234961/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  30. Profil Dwiarso Budi Santiarto, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial baru

    Presiden RI Prabowo Subianto melantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang ...

    antaranews.com/berita/5234421/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  31. Profil Jimly Asshiddiqie, sosok Ketua Komite Reformasi Polri

    Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, ...

    antaranews.com/berita/5230469/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  32. Daftar 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri

    Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu secara resmi melantik sepuluh tokoh sebagai anggota Komisi Percepatan ...

    antaranews.com/berita/5230465/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  33. Profil Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang terjaring OTT KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menyasar lingkungan ...

    antaranews.com/berita/5230461/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  34. Rincian kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang ditangkap KPK

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT). Hal itu ...

    antaranews.com/berita/5220581/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  35. Segini harta kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring OTT

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin ...

    antaranews.com/berita/5220189/

    #berita #news #indonesianews #antaranews #hukum

  36. Roby Tremonti Siap Laporkan Aurelie Moeremans, Merasa Nama Baiknya Tercemar

    Terviral _ #Aktor #Roby Tremonti menyatakan #siap #mengambil #langkah #hukum seusai berbagai #tuduhan yang diarahkan padanya dalam #buku #berjudul Broken Strings yang ditulis Aurelie Moeremans. Melalui pernyataannya, Roby merasa reputasinya terdampak akibat isu yang berkembang.  Bahkan ia mengaku ada pekerjaan yang sempat ditahan akibat kontroversi tersebut. Sementara itu pihak yang membela…

    terviral.id/roby-tremonti-siap

  37. Roby Tremonti Siap Laporkan Aurelie Moeremans, Merasa Nama Baiknya Tercemar

    Terviral _ #Aktor #Roby Tremonti menyatakan #siap #mengambil #langkah #hukum seusai berbagai #tuduhan yang diarahkan padanya dalam #buku #berjudul Broken Strings yang ditulis Aurelie Moeremans. Melalui pernyataannya, Roby merasa reputasinya terdampak akibat isu yang berkembang.  Bahkan ia mengaku ada pekerjaan yang sempat ditahan akibat kontroversi tersebut. Sementara itu pihak yang membela…

    terviral.id/roby-tremonti-siap

  38. Hukum islam tentang berpihak kepada penjajah dijelaskan secara lengkap berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan pandangan ulama, disertai dalil kuat dan prinsip syariah yang tegas. Artikel ini mengupas tuntas 5W+1H, konteks sejarah, serta dampak sosial-spiritual.

    #fediverse #Hukum #Islam #Tentang

    dalam.web.id/jejak-sejarah/huk

  39. Polsek Kelapa Tangkap Buronan Pencurian Buah Sawit

    JokBangka - #Polsek #Kelapa #kembali #menunjukkan #keseriusan #dalam #penegakan #hukum #terhadap #kasus #pencurian #hasil #kebun sawit di wilayah Bangka Barat. Pada awal bulan Februari 2026, tim Singo Unit Reskrim Polsek Kelapa berhasil menangkap dua buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT BPL Sinar Mas. Penangkapan ini menjadi langkah penting dalam upaya…

    jokbangka.com/991/polsek-kelap

  40. Polsek Kelapa Tangkap Buronan Pencurian Buah Sawit

    JokBangka - #Polsek #Kelapa #kembali #menunjukkan #keseriusan #dalam #penegakan #hukum #terhadap #kasus #pencurian #hasil #kebun sawit di wilayah Bangka Barat. Pada awal bulan Februari 2026, tim Singo Unit Reskrim Polsek Kelapa berhasil menangkap dua buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT BPL Sinar Mas. Penangkapan ini menjadi langkah penting dalam upaya…

    jokbangka.com/991/polsek-kelap

  41. Polres Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan Timah Ilegal 10 Ton

    JokBangka - #Polres #Bangka #Barat #kembali #menunjukkan #komitmennya #dalam #menegakkan #hukum dan #melindungi #sumber #daya alam #strategis #Indonesia. Tiga peristiwa penting yang terjadi di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, telah menjadi bukti nyata bahwa aparat kepolisian tidak hanya menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan serta dalam mencegah potensi kerugian negara…

    jokbangka.com/967/polres-bangk

  42. Polres Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan Timah Ilegal 10 Ton

    JokBangka - #Polres #Bangka #Barat #kembali #menunjukkan #komitmennya #dalam #menegakkan #hukum dan #melindungi #sumber #daya alam #strategis #Indonesia. Tiga peristiwa penting yang terjadi di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, telah menjadi bukti nyata bahwa aparat kepolisian tidak hanya menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan serta dalam mencegah potensi kerugian negara…

    jokbangka.com/967/polres-bangk

  43. Video Syur Inara Rusli di Sebar oleh Sopir Pribadinya

    #Terviral - #Video #Syur #Inara #Rusli di Sebar oleh #Sopir Pribadinya, #Kasus #hukum terkait bocornya #rekaman #CCTV yang memperlihatkan kebersamaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi memasuki babak baru. Fakta mengejutkan terungkap, rekaman CCTV yang beredar luas dan kini menjadi polemik hukum diduga kuat berasal dari lingkungan terdekat Inara sendiri, yakni sopir pribadinya. Kasus ini bermula dari laporan Wardatina…

    terviral.id/video-syur-inara-r

  44. Video Syur Inara Rusli di Sebar oleh Sopir Pribadinya

    #Terviral - #Video #Syur #Inara #Rusli di Sebar oleh #Sopir Pribadinya, #Kasus #hukum terkait bocornya #rekaman #CCTV yang memperlihatkan kebersamaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi memasuki babak baru. Fakta mengejutkan terungkap, rekaman CCTV yang beredar luas dan kini menjadi polemik hukum diduga kuat berasal dari lingkungan terdekat Inara sendiri, yakni sopir pribadinya. Kasus ini bermula dari laporan Wardatina…

    terviral.id/video-syur-inara-r

  45. KORANMANDALA.COM – Penolakan gugatan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Bandung belum menjadi akhir bagi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Tim kuasa hukum memastikan perkara ini masih akan dihadapi dengan serangkaian langkah hukum lanjutan, bahkan sebelum memasuki sidang pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kuasa hukum Erwin, Bobby Siregar, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam meski [...]

    Artikel Kuasa Hukum Erwin… koranmandala.com/hukum/210729/ #Hukum #Erwin

  46. KORANMANDALA.COM –Kuasa hukum pemohon menghadirkan lima saksi meringankan dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Para saksi dihadirkan untuk menguji keabsahan prosedur penyidikan, khususnya terkait tindakan penggeledahan yang dilakukan pihak Kejaksaan. Lima saksi tersebut masing-masing Fitriana Dewi selaku istri pemohon Erwin, Dikdik Maulana sebagai petugas keamanan rumah dinas, Ovi Kurnia selaku kakak kandung [...]… koranmandala.com/hukum/210491/ #Hukum #Erwin