#hukum — Public Fediverse posts
Live and recent posts from across the Fediverse tagged #hukum, aggregated by home.social.
-
Aku punya versi resmi bahasa Inggris dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam bentuk PDF, sangat langka.
#sofiaflorina #ソフィアフロリナ #indonesia #republikindonesia #republicofindonesia #undangundangdasar #undangundangdasarsementara #uud #konstitusi #constitution #constitutions #provisionalconstitution #konstitusiindonesia #indonesianconstitution #hukum #law #laws #hukumindonesia #indonesianlaw #langka #sangatlangka #rare #veryrare #pdf #rarepdf
-
Aku punya versi resmi bahasa Inggris dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam bentuk PDF, sangat langka.
#sofiaflorina #ソフィアフロリナ #indonesia #republikindonesia #republicofindonesia #undangundangdasar #undangundangdasarsementara #uud #konstitusi #constitution #constitutions #provisionalconstitution #konstitusiindonesia #indonesianconstitution #hukum #law #laws #hukumindonesia #indonesianlaw #langka #sangatlangka #rare #veryrare #pdf #rarepdf
-
Aku punya versi resmi bahasa Inggris dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam bentuk PDF, sangat langka.
#sofiaflorina #ソフィアフロリナ #indonesia #republikindonesia #republicofindonesia #undangundangdasar #undangundangdasarsementara #uud #konstitusi #constitution #constitutions #provisionalconstitution #konstitusiindonesia #indonesianconstitution #hukum #law #laws #hukumindonesia #indonesianlaw #langka #sangatlangka #rare #veryrare #pdf #rarepdf
-
Aku punya versi resmi bahasa Inggris dari Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dalam bentuk PDF, sangat langka.
#sofiaflorina #ソフィアフロリナ #indonesia #republikindonesia #republicofindonesia #undangundangdasar #undangundangdasarsementara #uud #konstitusi #constitution #constitutions #provisionalconstitution #konstitusiindonesia #indonesianconstitution #hukum #law #laws #hukumindonesia #indonesianlaw #langka #sangatlangka #rare #veryrare #pdf #rarepdf
-
Hukum prostitusi Jepang selama ini hanya menindak penyedia jasa, bukan pelanggannya. Panel ahli Kementerian Kehakiman, dalam draf Senin (24 Agustus), tak berkeberatan memperketat aturan bagi pengguna jasa dan menaikkan denda. Sejumlah anggota panel mengingatkan kriminalisasi lebih lanjut bisa mendorong industri ke bawah tanah.
-
Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain
Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).
Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.
Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.
Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.
“Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).
Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.
“Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.
Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.
Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.
Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)
Sumber : jubi.id
#Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua -
Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain
Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).
Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.
Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.
Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.
“Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).
Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.
“Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.
Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.
Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.
Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)
Sumber : jubi.id
#Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua -
Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain
Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).
Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.
Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.
Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.
“Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).
Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.
“Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.
Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.
Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.
Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)
Sumber : jubi.id
#Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua -
Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain
Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).
Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.
Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.
Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.
“Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).
Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.
“Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.
Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.
Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.
Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)
Sumber : jubi.id
#Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua -
Penanganan demonstrasi di Jayapura perlu belajar dari wilayah lain
Wamena, – Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat ( KNPB) Pusat, Agus Kossay menyatakan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua perlu belajar dari tiga kapolres wilayah lain di Tanah Papua, dalam menangani demonstrasi.
Pernyataan itu disampaikan Agus Kossay menyusul sikap polisi yang dinilai represif dan berujung terjadinya ricuh dengan demonstran di Perumnas III Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dan Sentani, Kabupaten Jayapura saat demonstrasi memprotes Perjanjian New York, Sabtu (15/8/2026).
Kossay mengatakan Kapolresta Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura perlu belajar dari Kapolres Jayawijaya di Provinsi Papua Pegunungan, Kapolres Nabire dan Kapolres Mimika, Provinsi Papua Tengah dalam menangani demonstrasi.
Katanya, Kapolres di tiga kabupaten itu dapat membangun komunikasi yang baik dengan demonstran, sehingga aksi di tiga wilayah pada hari yang sama berlangsung aman dan tertib.
Ketiga Kapolres disebut memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua untuk menyampaikan aspirasinya, secara damai dan bermartabat.
“Saya mengapresiasi Kapolres Jayawijaya, Nabire dan Timika bersama jajarannya. Mereka ini yang benar-benar belajar hukum dan demokrasi, sehingga kemarin tanggal 15 [Agustus 2026] itu Kapolres Jayawijaya dan Kapolres Nabire dan Kapolres Mimila memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya kepada rakyat Papua menyampaikan berpendapat di muka umum,” kata Agus Kossay, Minggu (16/8/2026).
Kossay pun mengacam sikap polisi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura dalam menangangi demonstrasi, yang dianggap represif terhadap demonstran yang terdiri dari para aktivis KNPB dan mahasiswa.
“Saya mau sampaikan kepada kepolisian yang bertugas di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura bahwa tindakan represif adalah tindakan tidak terpuji. [Mereka] wajib belajar dari [kepolisian di] kabupaten tetangga,” ucapnya.
Katanya, sikap yang ditunjukkan kepolisian di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura merupakan bentuk pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat Papua di wilayah itu.
Cara seperti itu lanjut Kossay, tidak akan menyelesaikan akar konflik politik di Tanah Papua. Menurutnya, negera melalui aparat keamanan mestinya dapat membangun komunikasi yang baik melalui pendekatan persuasif dan humanis.
Kossay berharap, Kapolda Papua mengevaluasi anggota kepolisian yang melakukan pembatasan ruang demokrasi. Sebab mereka dinilai tidak memahami tentang demokrasi dan nilai kemanusiaan sebagai landasan hukum Indonesia. (*)
Sumber : jubi.id
#Demonstrasi #HAM #Hukum #HumanRigth #Indonesia #Jayapura #OrangPapua #PapuaMerdeka #Perjuangan #Politik #PolresJayapura #WestPapua -
Alasan Richard Lee Tuding Doktif Beri Kesaksian Palsu di Persidangan
Terviral - #Kuasa #hukum Richard Lee, Faizal Hafied, menuding Samira Farahnaz alias #Doktif memberikan kesaksian palsu dalam #sidang dugaan pelanggaran hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan di #Pengadilan Negeri Tangerang, pada 13 Agustus silam. Dugaan kesaksian palsu itu bermula saat Faizal memutar video unboxing produk White Tomato yang dilakukan Doktif dalam podcast YouTube Denny Sumargo. Faizal…
https://terviral.id/alasan-richard-lee-tuding-doktif-beri-kesaksian-palsu-di-persidangan/
-
Alasan Richard Lee Tuding Doktif Beri Kesaksian Palsu di Persidangan
Terviral - #Kuasa #hukum Richard Lee, Faizal Hafied, menuding Samira Farahnaz alias #Doktif memberikan kesaksian palsu dalam #sidang dugaan pelanggaran hak konsumen dan Undang-Undang Kesehatan di #Pengadilan Negeri Tangerang, pada 13 Agustus silam. Dugaan kesaksian palsu itu bermula saat Faizal memutar video unboxing produk White Tomato yang dilakukan Doktif dalam podcast YouTube Denny Sumargo. Faizal…
https://terviral.id/alasan-richard-lee-tuding-doktif-beri-kesaksian-palsu-di-persidangan/
-
Sogok Aku Kau Kutangkap: Hikayat Artidjo Alkostar dan Wajah Penegakan Hukum
-
Sogok Aku Kau Kutangkap: Hikayat Artidjo Alkostar dan Wajah Penegakan Hukum
-
Sogok Aku Kau Kutangkap: Hikayat Artidjo Alkostar dan Wajah Penegakan Hukum
-
Sogok Aku Kau Kutangkap: Hikayat Artidjo Alkostar dan Wajah Penegakan Hukum
-
Sogok Aku Kau Kutangkap: Hikayat Artidjo Alkostar dan Wajah Penegakan Hukum
-
Kita sangat mendukung pemberantasan korupsi. Oleh karena itu justru kita prihatin ketika UU Tipikor dan lain-lainnya justru dipakai sebagai pasal karet buat membungkam dan menebang lawan-lawan koruptor.
MANTAN ORANG DALAM KPK BLAK-BLAKAN BAHAYA KRIMINALISASI KORUPSI
-
Kita sangat mendukung pemberantasan korupsi. Oleh karena itu justru kita prihatin ketika UU Tipikor dan lain-lainnya justru dipakai sebagai pasal karet buat membungkam dan menebang lawan-lawan koruptor.
MANTAN ORANG DALAM KPK BLAK-BLAKAN BAHAYA KRIMINALISASI KORUPSI
-
dan santai tentang hukum seni menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah. Cek mana seni yang halal dan haram agar tetap asyik tanpa melanggar syariat.
#fediverse #Panduan #Santai #Hukum
https://dalam.web.id/gaya-hidup/seni-menurut-tarjih-muhammadiyah
-
Ini dia, daripada kerugian negara jadi pasal karet buat tebang pilih melindas musuh-musuh penguasa. Padahal jelas-jelas malah penguasa yang merugikan negara.
Pakar Hukum soal Jaksa-Hakim Hitung Kerugian Negara: Sejak Kapan Belajar Akuntansi?
-
Ini dia, daripada kerugian negara jadi pasal karet buat tebang pilih melindas musuh-musuh penguasa. Padahal jelas-jelas malah penguasa yang merugikan negara.
Pakar Hukum soal Jaksa-Hakim Hitung Kerugian Negara: Sejak Kapan Belajar Akuntansi?
-
mengenai hukum merayakan hari kelahiran dan Maulid Nabi dalam perspektif Islam berdasarkan Al-Qur’an, Hadits, dan sejarah ulama.
#fediverse #Hukum #Perayaan #Kelahiran
https://dalam.web.id/jejak-sejarah/hukum-perayaan-hari-kelahiran-dalam-islam
-
Kronologi Lengkap Skandal Grup Chat Mesum Mahasiswa FH UI
Aopok - #Kasus #skandal #grup #chat #mesum #yang #melibatkan #mahasiswa #Fakultas #Hukum #Universitas #Indonesia (FH UI) #menjadi #sorotan #publik setelah viral di media sosial X (Twitter). Kasus ini memicu kemarahan luas karena berisi percakapan yang dinilai mengandung unsur pelecehan seksual verbal dan merendahkan martabat perempuan. Baca juga: Viral Napi Korupsi Tambang Nongkrong di Kedai Kopi, Ini Kronologi…
https://aopok.com/174445/kronologi-lengkap-skandal-grup-chat-mesum-mahasiswa-fh-ui
-
Kronologi Lengkap Skandal Grup Chat Mesum Mahasiswa FH UI
Aopok - #Kasus #skandal #grup #chat #mesum #yang #melibatkan #mahasiswa #Fakultas #Hukum #Universitas #Indonesia (FH UI) #menjadi #sorotan #publik setelah viral di media sosial X (Twitter). Kasus ini memicu kemarahan luas karena berisi percakapan yang dinilai mengandung unsur pelecehan seksual verbal dan merendahkan martabat perempuan. Baca juga: Viral Napi Korupsi Tambang Nongkrong di Kedai Kopi, Ini Kronologi…
https://aopok.com/174445/kronologi-lengkap-skandal-grup-chat-mesum-mahasiswa-fh-ui
-
Hukum memancing dalam Islam dijelaskan secara lengkap, mulai dari catch and release, konsumsi ikan, hingga pemancingan berbayar. Simak panduan fikih yang benar di sini.
#fediverse #Hukum #Memancing #dalam
https://dalam.web.id/jejak-sejarah/hukum-memancing-dalam-islam
-
Profil Laras Faizati
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Kamis (15/1), menjatuhkan vonis pidana pengawasan kepada Laras ...
https://www.antaranews.com/berita/5357446/profil-laras-faizati
-
Profil Yaqut Cholil Qoumas, eks Menag yang terjerat korupsi kouta haji
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, dan staf ...
-
Simak rekrutmen PPPK Kemenham 2026: Syarat dan jadwal pelaksanaan
Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) tengah membuka kesempatan bagi talenta terbaik bangsa untuk bergabung sebagai ...
-
Rincian LHKPN Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang capai Rp79 miliar
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang ...
-
Profil Ade Kuswara Kunang, Bupati Bekasi yang ditangkap KPK
Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang yang kurang lebih 10 bulan menjabat, telah terjaring dalam operasi tangkap tangan ...
https://www.antaranews.com/berita/5312827/profil-ade-kuswara-kunang-bupati-bekasi-yang-ditangkap-kpk
-
Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Kepala BNN penangkap buronan Interpol
Komjen Pol Suyudi Ario Seto, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, belakangan menjadi perhatian publik setelah ...
-
Daftar negara Eropa yang bisa dikunjungi WNI tanpa visa
Mengunjungi negara-negara di kawasan Eropa kerap menjadi impian banyak pelancong. Namun, proses pengajuan visa Schengen ...
https://www.antaranews.com/berita/5307133/daftar-negara-eropa-yang-bisa-dikunjungi-wni-tanpa-visa
-
Sosok Ira Puspadewi, eks dirut ASDP yang terima rehabilitasi presiden
Presiden Prabowo secara resmi memberikan hak rehabilitasi hukum kepada Ira Puspadewi, eks Direktur Utama PT Angkutan ...
-
Apa Itu KUHAP? memahami regulasi baru setelah disahkan DPR
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ...
https://www.antaranews.com/berita/5252153/apa-itu-kuhap-memahami-regulasi-baru-setelah-disahkan-dpr
-
Profil Arsul Sani, Hakim Konstitusi yang datang dari politisi
Arsul Sani yang merupakan politikus dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada 18 Januari 2024. Ia diajukan sebagai Hakim ...
-
Profil Hendra Kurniawan yang batal dijatuhi PTDH dari kasus Brigadir J
Nama Brigjen Pol Hendra Kurniawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karopaminal) ...
-
LHKPN Agus Pramono, Sekda Ponorogo selama 13 tahun
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono sebagai salah satu dari ...
https://www.antaranews.com/berita/5234961/lhkpn-agus-pramono-sekda-ponorogo-selama-13-tahun
-
Profil Dwiarso Budi Santiarto, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial baru
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Dwiarso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang ...
-
Profil Jimly Asshiddiqie, sosok Ketua Komite Reformasi Polri
Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, ...
-
Daftar 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu secara resmi melantik sepuluh tokoh sebagai anggota Komisi Percepatan ...
https://www.antaranews.com/berita/5230465/daftar-10-anggota-komisi-percepatan-reformasi-polri
-
Profil Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo yang terjaring OTT KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang kali ini menyasar lingkungan ...
-
Rincian kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang ditangkap KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Riau, Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan (OTT). Hal itu ...
-
Segini harta kekayaan Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring OTT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada Senin ...
-
Kuasa Hukum Resbob Berharap Keluarga Azizah Salsha Membuka Pintu Maaf https://www.koranmandala.com/hukum/214595/kuasa-hukum-resbob-berharap-keluarga-azizah-salsha-membuka-pintu-maaf/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #Hukum #AzizahSalsha
-
Roby Tremonti Siap Laporkan Aurelie Moeremans, Merasa Nama Baiknya Tercemar
Terviral _ #Aktor #Roby Tremonti menyatakan #siap #mengambil #langkah #hukum seusai berbagai #tuduhan yang diarahkan padanya dalam #buku #berjudul Broken Strings yang ditulis Aurelie Moeremans. Melalui pernyataannya, Roby merasa reputasinya terdampak akibat isu yang berkembang. Bahkan ia mengaku ada pekerjaan yang sempat ditahan akibat kontroversi tersebut. Sementara itu pihak yang membela…
https://terviral.id/roby-tremonti-siap-laporkan-aurelie-moeremans-merasa-nama-baiknya-tercemar/
-
Roby Tremonti Siap Laporkan Aurelie Moeremans, Merasa Nama Baiknya Tercemar
Terviral _ #Aktor #Roby Tremonti menyatakan #siap #mengambil #langkah #hukum seusai berbagai #tuduhan yang diarahkan padanya dalam #buku #berjudul Broken Strings yang ditulis Aurelie Moeremans. Melalui pernyataannya, Roby merasa reputasinya terdampak akibat isu yang berkembang. Bahkan ia mengaku ada pekerjaan yang sempat ditahan akibat kontroversi tersebut. Sementara itu pihak yang membela…
https://terviral.id/roby-tremonti-siap-laporkan-aurelie-moeremans-merasa-nama-baiknya-tercemar/
-
Hukum islam tentang berpihak kepada penjajah dijelaskan secara lengkap berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan pandangan ulama, disertai dalil kuat dan prinsip syariah yang tegas. Artikel ini mengupas tuntas 5W+1H, konteks sejarah, serta dampak sosial-spiritual.
#fediverse #Hukum #Islam #Tentang
https://dalam.web.id/jejak-sejarah/hukum-islam-berpihak-penjajah
-
Polsek Kelapa Tangkap Buronan Pencurian Buah Sawit
JokBangka - #Polsek #Kelapa #kembali #menunjukkan #keseriusan #dalam #penegakan #hukum #terhadap #kasus #pencurian #hasil #kebun sawit di wilayah Bangka Barat. Pada awal bulan Februari 2026, tim Singo Unit Reskrim Polsek Kelapa berhasil menangkap dua buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT BPL Sinar Mas. Penangkapan ini menjadi langkah penting dalam upaya…
https://jokbangka.com/991/polsek-kelapa-tangkap-buronan-pencurian-buah-sawit/
-
Polsek Kelapa Tangkap Buronan Pencurian Buah Sawit
JokBangka - #Polsek #Kelapa #kembali #menunjukkan #keseriusan #dalam #penegakan #hukum #terhadap #kasus #pencurian #hasil #kebun sawit di wilayah Bangka Barat. Pada awal bulan Februari 2026, tim Singo Unit Reskrim Polsek Kelapa berhasil menangkap dua buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terkait kasus pencurian buah kelapa sawit milik PT BPL Sinar Mas. Penangkapan ini menjadi langkah penting dalam upaya…
https://jokbangka.com/991/polsek-kelapa-tangkap-buronan-pencurian-buah-sawit/
-
Begitulah hukum di Konoha, entah cari kambing hitam atau jadi sarana pemberangusan yang dipaksa.
-
Polres Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan Timah Ilegal 10 Ton
JokBangka - #Polres #Bangka #Barat #kembali #menunjukkan #komitmennya #dalam #menegakkan #hukum dan #melindungi #sumber #daya alam #strategis #Indonesia. Tiga peristiwa penting yang terjadi di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, telah menjadi bukti nyata bahwa aparat kepolisian tidak hanya menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan serta dalam mencegah potensi kerugian negara…
https://jokbangka.com/967/polres-bangka-barat-gagalkan-penyelundupan-timah-ilegal-10-ton/
-
Polres Bangka Barat Gagalkan Penyelundupan Timah Ilegal 10 Ton
JokBangka - #Polres #Bangka #Barat #kembali #menunjukkan #komitmennya #dalam #menegakkan #hukum dan #melindungi #sumber #daya alam #strategis #Indonesia. Tiga peristiwa penting yang terjadi di Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, telah menjadi bukti nyata bahwa aparat kepolisian tidak hanya menjalankan tugasnya dalam penegakan hukum, tetapi juga berperan serta dalam mencegah potensi kerugian negara…
https://jokbangka.com/967/polres-bangka-barat-gagalkan-penyelundupan-timah-ilegal-10-ton/
-
Video Syur Inara Rusli di Sebar oleh Sopir Pribadinya
#Terviral - #Video #Syur #Inara #Rusli di Sebar oleh #Sopir Pribadinya, #Kasus #hukum terkait bocornya #rekaman #CCTV yang memperlihatkan kebersamaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi memasuki babak baru. Fakta mengejutkan terungkap, rekaman CCTV yang beredar luas dan kini menjadi polemik hukum diduga kuat berasal dari lingkungan terdekat Inara sendiri, yakni sopir pribadinya. Kasus ini bermula dari laporan Wardatina…
https://terviral.id/video-syur-inara-rusli-di-sebar-oleh-sopir-pribadinya/
-
Video Syur Inara Rusli di Sebar oleh Sopir Pribadinya
#Terviral - #Video #Syur #Inara #Rusli di Sebar oleh #Sopir Pribadinya, #Kasus #hukum terkait bocornya #rekaman #CCTV yang memperlihatkan kebersamaan Inara Rusli dan Insanul Fahmi memasuki babak baru. Fakta mengejutkan terungkap, rekaman CCTV yang beredar luas dan kini menjadi polemik hukum diduga kuat berasal dari lingkungan terdekat Inara sendiri, yakni sopir pribadinya. Kasus ini bermula dari laporan Wardatina…
https://terviral.id/video-syur-inara-rusli-di-sebar-oleh-sopir-pribadinya/
-
KORANMANDALA.COM – Penolakan gugatan praperadilan oleh Pengadilan Negeri Bandung belum menjadi akhir bagi Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Tim kuasa hukum memastikan perkara ini masih akan dihadapi dengan serangkaian langkah hukum lanjutan, bahkan sebelum memasuki sidang pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kuasa hukum Erwin, Bobby Siregar, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam meski [...]
Artikel Kuasa Hukum Erwin… https://www.koranmandala.com/hukum/210729/kuasa-hukum-erwin-siapkan-upaya-lanjutan-usai-praperadilan-ditolak/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #Hukum #Erwin
-
KORANMANDALA.COM –Kuasa hukum pemohon menghadirkan lima saksi meringankan dalam sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Para saksi dihadirkan untuk menguji keabsahan prosedur penyidikan, khususnya terkait tindakan penggeledahan yang dilakukan pihak Kejaksaan. Lima saksi tersebut masing-masing Fitriana Dewi selaku istri pemohon Erwin, Dikdik Maulana sebagai petugas keamanan rumah dinas, Ovi Kurnia selaku kakak kandung [...]… https://www.koranmandala.com/hukum/210491/lima-saksi-dihadirkan-prosedur-penggeledahan-kejaksaan-dipersoalkan/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon #Hukum #Erwin